ART Dukung Pospera Sulteng Hentikan Tambang Ilegal Kayuboko

  • Whatsapp
Anggota DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART). Tengah Ketua DPD Pospera Sulteng, Aim Ngadi bersama anggotanya. Foto: IST

Palu, rakyatsulteng – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Abdul Rachman Thaha (ART) angkat bicara menyoal aktivitas Pertambangan Ilegal di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Senator Dapil Sulteng ini menilai kasus Pertambangan Ilegal berdampak pada kerugian segala sektor, diantaranya tidak adanya kejelasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga membawah kerugian bagi daerah itu sendiri. Selain itu, dampak lingkungan sangat luar biasa akibat tidak di kelola sesuai prosedur hukum berlaku. Apalagi, dari informasi yang di perolehnya, aktivitas Pertambangan di Parimo khsusnya area Kayuboko telah menelan korban jiwa dan memicu terjadi banjir besar.

Bacaan Lainnya

Selaku DPD RI perwakilan masyarakat Sulteng, Ia mengaku terus mendukung perjuangan pemberhentian tambang yang beroperasi tanpa izin untuk di dorong menjadi Pertambngan yang legal. Jika ini bisa di legalkan, maka bisa membuka lapangan pekerjaan dan berkontribusi nyata bagi pendapatan daerah Kabupaten Parimo.

Abdul Rachman mengaku, sangat mengapresiasi pergerakan elemen masyarakat dan kalangan pemuda yang menginginkan Pertambangan Ilegal di hentikan, tak terkecuali DPD Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sulteng yang saat ini terus mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengentikan Pertambangan Ilegal Kayuboko Parimo dan menindak para pihak terlibat di balik aktivitas Tambang tersebut.

“Saya sebagai aspirasi daerah Sulteng yang berada pada posisi di bidang hukum. Maka saya memberikan suport, mendukung langkah-langkah ini untuk mengawal demi kepentingan daerah. Saya mendukung DPD Pospera Sulteng, serta elemen – elemen yang lain juga harus tetap mengawal. Siapapun di belakangnya demi kebenaran jangan pernah takut. Saya meminta kepada APH harus bertindak tegas siapa pun itu. Saya akan menunggu informasi, dan akan mengawal pergerakan ini. Siapapun di belakangnya kita harus berhadapan,” ungkap ART kepada awak media, Rabu (18/11) sekitar pukul 17.30 WITA.

Sementara, Ketua DPD Pospera Sulteng, Aim Ngadi menegaskan, aktivitas Pertambangan Kayuboko, Parimo harus di hentikan dan kemudian di dorong menjadi Pertambangan yang Legal, agar memberikan kejelasan secara hukum, sehingga pengelolaannya tetap memberlakuan Coorporate Sosial Responsibility (CSR), dan pertimbangan dampak lingkungannya.

Aim mengatakan, pada dasarnya DPD Pospera tidak anti Pertambangan, hanya saja jika aktivitasnya tidak berdasarkan pada prosedur hukum tentu sangat memberikan dampak kerugian besar. Apalagi, area pertambangan Kayuboko sangat luas.

Dari hasil investigasi dilakukan pengurus Pospera Parimo, ada sebanyak 57 alat berat yang tengah beroperasi di area Pertambangan, sementara tidak ada sumbangsih untuk pendapatan daerah yang terjadi justru kerusakan lingkungan. Kerugian masyarakat sudah sangat jelas. Sehingga, aparat Kepolisian sebagai alat Negara dalam menegakan hukum harus bertindak tegas.

“Yang pasti yang ingin kami sampaikan bahwa apa pun bentuk kezaliman di negara ini apa lagi di daerah kami, dan siapa pun itu kami akan lawan. Mari semua stakeholder melakukan kerjasama yang baik, agar Pertambangan ini menjadi legal. Tentunya untuk yang ilegal tidak boleh ada. Orang – orang yang terlibat sudah harus di hentikan dan di proses hukum,” Pungkas Aim.

Ketua DPD Pospera ini mengaku akan terus mendesak pihak berwenang menindak akivitas Tambang Ilegal. Jika tuntutan tersebut tetap tidak diindahkan, mereka akan meminta DPD Pospera berada di 27 Provinsi di Indonesia turut menyuarakan pemberhentian Pertambangan Ilegal ini.

Sebelumnya, Pospera Sulteng telah di pertemukan oleh ART dengan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) membahas hal tersebut. Pada dasarnya pihak Kejati siap melakukan back up secara konstitusi sesuai kewenangan.

Penulis: Mohamad Zain

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.