FOKUS

Bangunan Asrama Haji Palu Terhenti, LS-ADI : Ada Tindakan Korupsi Didalamnya

Palu, Rakyatsulteng- Menyikapi pembangunan Asrama Haji Kota Palu yang tidak rampung hingga batas waktu ditetapkan, organisasi kepemudaan Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia(LS-ADI) menduga ada indikasi penggelapan dana.

Dugaan adanya penyelewengan itu diungkapkan saat menggelar aksi didepan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis(05/04) siang.

Kordinator Lapangan Mickdat, mengatakan proyek pengadaan Asrama Haji Kota Palu yang dikerjakan oleh PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama sampai saat ini belum terselesaikan. Padahal, menurut dia, pembangunan Asrama tersebut telah mendapatkan kucuran anggaran APBN 2017 sebesar Rp.43.6 miliyar.
“Kami menduga ada tindakan korupsi didalamnya,” ujar Korlap.

Mickdat menuturkan jika merujuk pada masa kontrak kerja yang telah ditetapkan, jangka waktu untuk menyelesaikan bangunan tersebut selama 180 hari. Sehingga pembangunan yang Asrama yang telah dimulai sejak 22 Juni 2017 itu, sudah harus terselesaikan pada 31 Desember 2017. ” Tetapi kita melihat samapi ditahun 2018 ini, pembangunan Asrama Haji hanya mencapai 17%, ” ucap dia.

Sementara itu, Ketua Umum LS-ADI Fahriyanto mengaku kecewa atas apa yang terjadi pada proses pembangunan Asrama Haji tersebut. Selain, merugikan keuangan Negara. Terhentinya pembangunan itu juga telah memberikan citra negatif pada Kementerian Agama sebagai lembaga yang dipercayakan Negara untuk mengelolah anggaran yang diperuntukan pembangunan Asrama Haji.

” Olehnya itu, maka jangan heran ketika ada politisi yang justru berpandangan negatif terhadap Kemenag kita,” ujar Fahriyanto.

Pemuda yang kerap disapa Fahri itu juga menyangkan kinerja Kejati Suteng. Sebab, menurutnya kasus yang menelan dana hingga puluhan miliyar itu seakan diabaikan. ” Dana yang dikucurkan itu tidak sedikit, padahal uang itu diambil dari pajak Negara yang berasal dari hasil tetetas keringat masyarakat,” kata Fahri

Sehingga, kata dia, secara kelembagaan langkah tegas yang dilakukan yaitu mendesak Kejaksaan Tinggi Sulteng agar mengusut tuntas kasus dugaan korupsi itu.

” Apabila apa yang menjadi tuntutan kami tidak diindahkan Kejati Sulteng, maka akan mengirimkan surat ke KPK untuk tangani langsung kasus dugaan korupsi ini,” Tutup Fahrianto. (Sp)

Paling kereennn..

To Top
Shares