DPRD Parimo Dipertanyakan soal Dana Korban Bencana Alam Padagimo, ini Penjelasannya

  • Whatsapp
Foto: rakyatsulteng

Parimo, rakyatsulteng – Panitia yang tergabung dalam People Tribunan Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo) mendatangi Kantor Dewan Perewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parimo pada Jum’at (19/6/2020).

Kedatangan itu diikuti beberapa lembaga yakni, LBH Parimo, LBH Sulteng, Sulteng Bergerak, DPC KAI Kota Palu, PD AMAN Kabupaten Parimo dan langsung diterima Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto.

Bacaan Lainnya

Ketua People Tribunan Padagimo, Hartati Hartono, mengatakan dalam situasi korban bencana padagimo sudah terdapat kelalaian Negara dari Pusat, Provinsi dan Daerah.

“Khususnya parimo, hal yang paling urgen adalah persoalan kebencanaan, banyak laporan yang masuk kepada kami yang berhubungan dengan hal-hal ketidak puasan masyarakat terhadap hak korban,” ujarnya.

Sesuai data, untuk Parimo ada 15 orang yang meninggal, data ini yang sudah di finalisasi oleh Gubernur Sulteng.

“Apakah mereka sudah menerima dana santunan, terus apakah jadup terealisasi sebagaimana keinginan masyarakat,” tanya Hartati.

Dikatakan Hartati, Problem yang paling parah mengenai dana stimulan. Pada tahap pertama, Provinsi sudah kucurkan di Kabupaten/Kota kurang lebih 235Miliar pada tahapan pertama dana stimulan. Pada tahapan kedua Parimo menerima 66.361 Miliar

“Mungkin tahap pertama pak ketua tau berapa yang diterima Parimo, dana ini apakah kurang atau kebanyakan, saya ada temuan tapi saya tidak ingin membongkar karna bukan tempatnya, saya hanya sekedar ingin mengetahui apakah dewan tau apa yang terjadi disini dan saya akan meminta Kejati untuk memeriksa Bupati Parimo terkait dana stimulan,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Sayutin Budianto, mengatakan ada relokasi anggaran sekitar 300 Miliar akibat pandemi, Kabupaten Parimo terkena sanksi tunda transfer sampai 30 Juli 2020 akibat keterlambatan penyesuaian recofusing anggaran pandemi.

“Bukan hanya Parimo, tetapi sembilan Kabupaten ditambah Sulawesi tengah jadi sepuluh, itu tidak pernah di umumkan tetapi saya berani, tetapi saya berani mengumumkan di Kabupaten Parimo bahwa kita kena sanksi,” tegasnya.

Dikatakan, jika di desak membuat pansus, saya meminta bantuan agar mempuanyai legalitas formal untuk mendesak membentuk pansus.

“Data ini sudah saya terima, 533 ini penerima rehab berat, yang keluar dari pusat hanya 427 KK berdasarkan keputusan pusat dari badan bencana, pertanyaan saya sejak ini masuk nda sampai sekarang saya tidak tau kalau ada kan perlu saya dapat,” bebernya.

Selain itu, Jumlah yang meninggal dunia akibat bencana kemarin sampai sekarang tidak diketahui datanya.

“Saya jujur saja, makanya saya butuh bantuan untuk mendapatkan itu, karna saya dengar ada santunan bagi yang meninggal dunia,” tuturnya.

Sayutin juga mengatakan, sedang mencari data penerima rehap sedang dan rehap ringan, karena hal itu ada pemutahiran data.

“Menurut informasi dari komisi 3, karena ada rumah yang rusak sedang diperbaiki, menurut penjelasan yang saya dengar tidak layak lagi diberikan, inikan satu pertanyaan yang mendasar,” terangnya.

“Yang penerima sedang, ringan dan berat itu sudah ada jadwalnya, walaupun belum ada pansus sambil menunggu supaya punya dokumen setelah hasil rapatnya baru kita serahkan ke pansus,” pungkasnya.

Penulis: Rian Afdhal Hidayat

Pos terkait

loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.