Dugaan Salah Prosedur, Penasehat Hukum PRD Resmi Kirim Dumas ke Polda Sulteng

  • Whatsapp

Palu, rakyatsulteng – Tim Penasehat Hukum Pembela Rakyat Untuk Demokrasi (PH PRD) resmi mengirimkan Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang ditujukan kepada Kapolda Sulawesi Tengah, Jumat (7/8/2020) pukul 10.11.

Sesuai dengan tatacara Dumas sebagaimana di atur dalam Peraturan Polisi Nomor. 9 Tahun 2018 Tentang Pengaduan Masyarakat Dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia diterima langsung oleh Ps. Paurren Urrenmin Polda sulteng, Aipda Rudiyanto (Nrp: 80110791).

Bacaan Lainnya

Adapun Tim PH PRD diantaranya yaitu Adi Prianto, SH, Sumardi, S.Sy dan Rahmad Kurniawan Baso, SH.

Pada awal laporan, Sumardi memaparkan bahwa ada kejanggalan terkait penahanan terhadap terduga penyalahgunaan narkotika jenis sabu, Arman alias AU dan MF sejak 24 Mei 2020 yang dilakukan oleh Penyidik dan Kasat Narkoba Polres Morowali

Dokumen Dumas yang ditujukan kepada Kompolnas RI dan Kapolri di Jakarta dikirim melalui kantor pos dengan masing-masing nomor resi pengiriman 17655771479 dan 17655771466.

“Pada surat Dumas tiga orang terlapor, salah satunya Kasat Narkoba Polres Morowali atas nama Iptu Haryadi, SH dengan Nrp: 68030608,” ungkap Sumardi.

Lanjut, kata Sumardi video dengan durasi 0.54 detik menunjukan penggeledahan barang pada saat terjadinya tangkap tangan kepada kedua lelaki bernama Arman dan Mahfid. Tetapi, didetik 0.07 bungkusan sarung tertera barang tersebut ditujukan kepada lelaki Mahfid lengkap dengan nomor hape.

“Dalam video dimaksud lelaki Mahfid mengatakan barang tersebut adalah miliknya termasuk bungkusan plastik yang diduga narkoba jenis sabu,” jelasnya.

Baca Juga: Penasehat Hukum PRD Resmi Lapor Penyidik dan Kasat Narkoba Polres Morowali ke Polda Sulteng

Selain itu, Berdasarkan surat Resor Morowali Nomor: B/205/VI/Res.4.2./2020/Satnarkoba tanggal 17 Juni Perihal Pemberitahuan Perpanjangan penahanan, menunjukan fakta bahwa hanya Arman alias AU yang ditahan, sementara Mahfid tidak ditahan dan semua berkas perkara menunjukan hanya satu orang tersangka

Dikatakan juga, terlapor telah membuat pengakuan sempurna melalui beberapa media online bahwa tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana hanya Arman alias AU.

“Terlapor tidak menetapkan tersangka lelaki Mahfid dalam berkas perkara, padahal faktanya dua orang tertangkap tangan dalam tindak pidana yang dimaksud,” bebernya.

Menurut PH PRD, tanggung jawab pidana Arman alias AU tidak bermasalah tetapi dengan tidak menetapkan Mahfid sebagai tersangka pidana, hal ini memberikan kesan bahwa ada tindakan yang tidak profesional ditujukan oleh terlapor.

“Apa yang dilakukan oleh Terlapor sangat jauh dari Perkap Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Manejemen Penyidikan Tindak Pidana,” pungkasnya.

Penulis: Rian Afdhal Hidayat

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.