Suara Rakyat

FPR Tolak Penetapan Suaka Margasatwa Tanjung Santigi

Unjuk rasa masyarakat Tanjung Santigi, Rabu, (5/4), Di depan kantor Camat Bolano.

PARIMO, RAKYATSULTENG – Front Perjuangan Rakyat Sulteng (FPR) mendesak Pemerintah untuk mencabut Surat Keputusan (SK) berkaitan dengan penetapan suaka margasatwa Tanjung Santigi, Kabupaten Parigi Moutong. Hal ini ditegaskan FBR mengingat kehadiran Suaka Margasatwa di Bolano membuat kesenjangan sosial masyarakat khususnya kesejahtaraan masyarakat setempat.

Zulkifli, Pengurus FPR  mengatakan, pihaknya menolak tegas kehadiran Suaka Margasatwa Tanjung Santigi. Selain itu, mereka juga meragukan program reforma agraria yang dibuat oleh Pemerintah Jokowi – Jusuf Kalla, melalui pemberian tanah kepada masyarakat.

Menurutnya, reforma Agraria melalui sertifikasi tanah tidak akan menyelesaikan ketimpangan penguasaan tanah, malah sebaliknya, membiarkan terjadinya monopoli dan konsentarasi tanah oleh segelintir orang.

“Dengan adanya sertifikasi tanah yang di lakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK tidak akan membebaskan kaum tani dari jeratan hutang karena negara telah menggandeng bank dan Pegadaian agar kaum tani menganggunkan tanahnya, ” katanya.

Disamping itu, berdasarkan berdasarkan SK Kemenhut No. 99/Menhut II/2005 berkaitan dengan Penetapan Suaka Marga Satwa Tanjung Santigi yang pengelolaannya berada dibawah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) menyebut bahwa luasan cakupan yakni 1502 hektar dan SK menhut No. 665/Menhut II/2014 yang membagi wilayah Suaka Margasatwa Tanjung Santigi antara lain Blok Perlindungan seluas 938,99 Ha dan blok rehabilitasi seluas 563,01 ha yang berada di Kecamatan Bolano.

Penetapan kawasan suaka margasatwa tersebut kata dia merupakan ancaman bagi masyarakat Desa Bolano Barat yang Mayoritas menyandarkan kehidupannya disektor pertanian dengan menanam tanaman Cengkeh, kelapa, Lombok, jagung, kacang dan tanaman palawija lainnya. Selain itu masyarakat Bolano Barat juga memanfaatkan areal laut kecil sebagai tempat mereka mencari ikan, kepiting dan pemanfaatan tumbuhan lain yg hidup di sekitaran laut kecil. Yang menjadi kekhawatiran masyarakat yakni rencana pelepasan 5000 ekor Buaya Muara oleh BKSDA.

“Kami mengecam penetapan kawasan Suaka Margasatwa Tanjung Santigi serta tindakan intimidasi terhadap kaum tani Desa Bolano Barat, ” tambahnya.

Adapun tuntutan dari FPR diantaranya :

  • Menolak Suaka Margasatwa Tanjung Santigi
  • Cabut sk 99 /menhut-II/2005 tentang penetapan suaka margasatwa Tanjumg Santigi
  • Cabut perpes 88-2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan
  • Tolak program perhutanan sosial dan reforma agraria Palsu Jokowi-JK
  • Tolak pelepasan buaya muara dilaut kecil tempat mencari ikan masyarakat oleh BKSDA
  • Tolak pemancangan batas beton oleh BPKH pada tanggal 7 mei 2018
  • Hentikan segala intimidasi kepada rakyat yang berjuang atas haknya
  • Hentikan perampasan tanah rakyat
  • Berikan tanah kepada petani pemukim dan penggarap dan masyarakat kec. Bolano yang tidak memiliki tanah
  • Pilkada, pilcaleg dan pilpres tidak pernah menyelesaikan masalah perampasan tanah dan merubah nasib rakyat
  • Jalankan reforma agraria sejati dan bangun industri nasional.

Penulis : Mohamad Zain

Paling kereennn..

Rakyatsulteng.com adalah media online milik PT. Media Sinergi Nusantara. Kehadirannya bukan hanya sekedar menyampaikan informasi sesuai dengan prinsip jurnalistik, lebih dari itu, berusaha membangun dan merawat kebersamaan untuk kehidupan yang lebih baik.
To Top
Shares