Gubernur Longki Dituntut Transparansi Dana Bencana

  • Whatsapp
Aliansi Sulteng Menggugat saat melakukan diskusi. Foto: Istimewa

Palu, rakyatsulteng – Aliansi Sulteng Menggugat yang tergabung dari Kumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), aktivis mahasiswa serta para Organisasi Kepemudaan (OKP) di Sulawesi Tengah (Sulteng) mengadakan agenda diskusi dan konferensi pers kepada media dalam Forum Aliansi Diskusi Sulteng.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat (13/11/20) bertempat di Warkop Kapeo di Jalan Sam Ratulangi, Palu timur, Kota Palu. Dengan mengusung tema “Mempertanyakan Transparansi Dana Bencana Sulawesi Tengah”.

Bacaan Lainnya

Selain itu, mereka juga meminta transparansi anggaran terhadap stakeholder terkait tentang transparansi anggaran.

Acara ini juga adalah bagian dari bentuk kepedulian. Karena, masih banyak korban bencana gempa bumi dan tsunami pada tahun 2018 lalu yang belum mendapatkan haknya.

“Kami sudah fokus melakukan diskusi-diskusi dan turun lapangan (survei) untuk melihat nasib penyintas bencana gempa dan tsunami yang terjadi pada tahun 2018 lalu, namun masih meninggalkan luka dan kesedihan masyarakat,” ujar Koordinator Aliansi Sulteng Menggugat, Alvian saat diskusi

Kegiatan yang dilakukan hari ini juga adalah bagian dari sharing hasil diskusi dan turun lapang (survei) terkait penanganan penyintas korban pasca bencana dan mempertanyakan transparansi anggaran dana bencana yang terjadi pada tahun 2018 lalu di Sulawesi Tengah.

“Berdasarkan fakta di lapangan, masih banyak korban yang belum mendapatkan apa yang harusnya didapatkan, seperti dana stimulan. Pendistribusian bantuan juga ada yang tidak tepat sasaran dan belum seharusnya,” jelasnya.

Menurutnya, masih terdapat 33.982 KK di Sulawesi Tengah yang belum memiliki hunian layak. Baru 19.183 KK yang mendapatkan Huntara. Totalnya, terdapat 172.172 jiwa masyarakat kita adalah pengungsi.

Seharusnya, permasalahan itu sudah selesai. Namun, 2 tahun Intruksi dari Presiden belum juga terselesaikan.

“Jangan sampai anggaran dana bencana digunakan sebagai dana untuk kampanye atau dialokasikan untuk proyek non-bencana, seperti infrastruktur jalan dan sebagainya,” tuturnya.

Dikesempatan yang sama, salah satu anggota Aliansi Sulteng Menggugat, Jasrin juga menuturkan, saat ini seharusnya masyarakat sudah bisa tinggal di hunian tetap, bukan lagi hunian sementara.

Lebih jauh, bencana yang terjadi pada tahun 2018 lalu, memang belum ada rilis resmi dari Pemerintah Sulteng yang saat ini di bawah kepemimpinan Gubernur Longki Djanggola mulai dari pemasukannya dari mana dan pengeluarannya untuk apa. Apalagi, Sekda Provinsi, Hidayat Lamakarate dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng, Bartholomeus Tandigala ikut berkontestasi di Pilkada 2020.

Diketahui mereka, ada bantuan 560 miliar dari BNPB, Pemerintah Pusat 1,9 triliun dan 235 miliar dari luar negeri. Tapi, mereka tidak melihat perubahan yang signifikan baik dalam segi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

“Lembaga apa atau instansi mana yang harus kita percaya untuk mendapatkan informasi,” tanya Jasrin dengan raut kecewa.

Disisi lain, informasi yang didistribusikan oleh pihak terkait di Provinsi Sulawesi Tengah juga belum ada. Tak hanya itu, sosialisasi terkait hal tersebut juga belum ada. Hal ini perlu, karena ini harus dijelaskan kepada publik baik bantuan dalam negeri, bantuan luar negeri dan pihak swasta agar masyarakat bisa percaya kepada Pemerintah Sulteng.

Kata Jasrin, kepastian informasi harus hadir dari pemerintah Sulawesi Tengah, agar tidak timbul kecurigaan publik atau isu anggaran itu memang benar digunakan untuk Pilkada atau kampanye saat ini atau untuk pembangunan jalan (infrastuktur) yang tidak ada hubunganya dengan bencan.

“Untuk itu, harus jelas bagaimana prosesnya, bagaimana outputnya sehingga kinerja pemerintah itu bisa diakui masyarakat. Oleh sebab itu, kami menuntut transparansi atas nama masyarakat Sulteng,” pungkasnya.***

Penulis: Rian Afdhal Hidayat

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.