HeadlineTERBARU

Ketua MARAK Sebut Bupati Parimo Terindikasi Grativikasi

Ketua Masyarakat Anti Korupsi (Marak), Sukri Tjakunu menyatakan gugatan terkait miliaran fulus dilayangkan sejumlah pengusaha (kontraktor) terhadap pihak Bupati Parigi Moutong (Parimo) dalam perkara nomor 28 / Pdt.G / 2019 / PN PRG di Pengadilan Negeri (PN) Parigi, dapat diindikasikan sebagai praktik gratifikasi dan suap.

“Telah terjadi praktik masuk kategori gratifikasi dan suap. Dalam perkara gugatan dilayangkan beberapa pengusaha itu (nomor 28 / Pdt.G / 2019 / PN PRG), patut diduga kuat Bupati Parimo Samsurizal Tombolotutu telah menerima gratifikasi, sebab iming-imingnya adalah proyek pemerintah”, kata Sukri Tjakunu, Jumat, (7/9).

Menurut Sukri, bentuk pinjaman uang tanpa bunga merupakan gratifikasi, dan setiap gratifikasi merupakan suap.

“Pengertian Gratifikasi menurut undang-undang ialah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya”, urainya.

Gratifikasi itu, lanjut Sukri, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dilakukan dengan menggunakan elektronik atau tanpa sarana elektronik.

“Jadi jelas, bahwa adanya perkara gugatan terhadap pihak Bupati Parimo dan oknum-oknum dalam lingkaran kekuasaannya, merupakan sinyalemen kuat adanya gratifikasi. Jadi jelas, dalam hal ini, Bupati Parimo patut diduga telah menerima gratifikasi, dari para pengusaha”, jelas tokoh pemekaran Parimo itu.

MODUS KORUPSI DI DAERAH

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, dalam sebuah acara, menyatakan ada beberpa modus korupsi yang sering digunakan untuk praktik korupsi di lingkungan pemerintahan adalah ijon proyek.

“Pengusaha itu membawa teman-teman ke DPRD. Kalau anggaran disetujui akan mendapat fee. Pemenang lelang sudah diputuskan sejak awal,” tuturnya, seperti dilansir beritajatim.

Modus ijon proyek adalah pejabat di daerah menerima dan menghitung fee dari calon para pengusaha dengan janji akan memberikan proyek yang sudah masuk dalam APBD.

Tepatnya, proyek yang akan dikerjakan sudah ditentukan pemenangnya sebelum lelang (tender) proyek.

Dan, bagi yang tidak setor, sudah pasti tak akan kebagian proyek. Namun, kata Alexander Marwata, tidak sedikit pengusaha yang sudah setor uang, namun tidak kebagian proyek.

“Persoalan paling besar dan mendasar dalam pemberantasan korupsi adalah komitmen dan integritas pimpinan. Berdasarkan survei Kemendagri, rata-rata kepala daerah itu menghabiskan Rp 20-30 miliar dalam ajang pilkada,” ujarnya.

Selain itu lembaga anti rasuah KPK juga mengimbau agar para pasangan calon pada Pilkada agar menghindari kesepakatan tentang penjatahan proyek maupun perizinan dengan pihak tertentu yang mendukung mereka selama kampanye.

Berkaca pada kasus suap, gratifikasi dan pencucian uang yang diduga dilakukan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, terlihat ada beberapa indikasi balas budi kepada pihak tertentu atau tim sukses yang membantu dalam proses pemilihan.

“Sebaga imbalan juga, kepala daerah yang terpilih memberikan konsesi atau kemudahan karena para pihak tersebut membantu dalam proses mulai dari kampanye sampai terpilih,” kata Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarief, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Rita Widyasari sebagai tersangka bersama Khairudin, ketua tim suksesnya dalam Pilgub Kalimantan Timur mendatang, serta Tim 11 yang diduga memiliki kaitan dengan berbagai proyek di lingkungan Pemkab Kukar.

Adapun tersangka lainnya adalah Hery Susanto Gun, Dirut PT Sawit Golden Prima (SGP).

Hery, diduga memberikan uang sebanyak Rp6 miliar kepada Rita terkait pemberian izin lokasi untuk keperluan lahan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kukar kepada PT SGP.

Suap itu diduga diterima sekitar Juli dan Agustus 2010 dan terindikasi pemberian suap bertujuan untuk memuluskan proses perizinan lokasi perkebunan.

Selain pemberian suap tersebut, Rita bersama Khairudin diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.

Gratifikasi ini berkaitan dengan sejumlah proyek di Kutai Kartanegara selama masa jabatan tersangka.

Laode mengatakan, berdasarkan kajian KPK dari berbagai kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, biasanya dukungan tim sukses atau pihak lain yang membiayai program kampanye selama pilkada akan dibalas dengan sejumlah kemudahan.

“Dalam hal ini seperti memberikan proyek dan perizinan.Kemudahan tersebut kemudian dibalas pula dengan memberikan fee kepada kepala daerah”, kata Laode Muhammad Syarief, dikutip dari tribunnews(gwd/indigo)

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close