Lahan Setelah Bencana Pasigala, Hidayat ; Lebih 100 Orang Mengklaim

  • Whatsapp

Palu, rakyatsulteng – Walikota Palu, Hidayat, mengikuti Rapat Koordinasi bersama Pimpinan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan beberapa pihak terkait diruang rapat Kanwil BPN Sulteng, Rabu (17/6/2020).

Kegiatan itu dihadiri Kakanwil BPN Provinsi Sulteng, Doni Janarto Widiantono, Sekretaris Daerah Kota Palu, H.Asry, Perwakilan TNI/Polri serta instansi terkait lainnya.

Bacaan Lainnya

Rakor tersebut bertujuan untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi di wilayah yang terdampak bencana 2018 lalu.

“Memang banyak persoalan pasca bencana gempa, tsunami dan likuifaksi yang melanda kota palu, khususnya terkait lahan serta penyelesaian masalah hunian tetap,” Ungkap Hidayat.

Persoalan yang dimaksud terkait dengan lahan 115 hektare diperbatasan Desa Ngatabaru, Kabupaten Sigi dan Kelurahan Petobo yang menjadi sengketa, padahal rencananya akan digunakan untuk pembangunan Huntap satelit bagi masyarakat Petobo.

Lanjut, menurut Hidayat, ketetapan Zona Rawan Bencana (ZRB) III dan IV di Kota Palu belum jelas, sehingga hal itu berdampak pada pencairan stimulan tahap II dan proyek pembangunan Tanggul Tsunami Silebeta.

“Kalau belum selesai ketetapan ZRB, saya kira akan berdampak dengan proyek pembangunan yang ada, sementara proyek pembangunan Silebeta harus juga berjalan,” tuturnya

Persoalan terkait status Hak Kepemilikan Lahan yang ada di ZRB IV, hal ini terus menjadi pertanyaan dikalangan masyarakat.

“Harus dibuatkan aturan terkait status hak milik lahan yang ada di ZRB IV, apakah di ambil Pemerintah atau tetap menjadi milik masyarakat,” terangnya.

Selain itu, Hidayat mengatakan banyak masyarakat yang mengklaim lahan eks-HGB yang ada dikelurahan Tondo dan Talise akan berdampak dengan bantuan Bank Dunia untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Palu.

“Saya dilaporkan ada 65 orang yang mengklaim lahan disana, namun dari balai menyatakan sudah ada 100 orang lebih yang mengklaim,” bebernya.

Ia menyatakan pihaknya bersama Dansatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Sulteng, Brigjen TNI, Farid Makruf, telah membentuk tim terpadu penyelesaian lahan di Kota Palu, sebagai tindak lanjut rapat evaluasi beberapa waktu lalu.

“Saya kira kalau tim terpadu ini berjalan dengan baik, semua persoalan itu bisa kita selesaikan, olehnya silahkan memfungsikan tupoksi-tupoksi dari setiap tim,” pungkasnya.

Penulis: Rian Afdhal Hidayat

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.