Penerima PKH Bunta Diduga di Intimidasi

  • Whatsapp
Foto: infopublik.id

Banggai, rakyatsulteng – Beberapa penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Bunta diduga mendapatkan intimidasi dari para pendukung winstar 2 periode. Ancaman tersebut berupa perintah agar para penerima bantuan PKH memilih kembali petahana di 9 Desember mendatang.

Salah satu keluarga penerima bansos, yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan dirinya diancam akan dikeluarkan jika tidak mau memilih kembali Petahana.

Bacaan Lainnya

“Iya, kami diancam akan dikeluarkan dari penerima bantuan PKH, jika tidak mau memilih kembali Bupati Banggai 2 periode,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dirinya membeberkan kejadian itu terjadi di salah satu kelurahan kecamatan Bunta bahkan sempat adu mulut.

“Kami juga kaget tanpa ada konfirmasi lewat ketua kelompok dan pendamping PKH tiba-tiba kami di suruh ba kumpul yang bersamaan dengan pendukung no 3 itu,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Syaifuddin Muid saat diminta keterangan soal kejadian itu mengaku sudah mengetahui hal tersebut.

Bahkan, dirinya juga sudah mendapatkan rekaman video kejadian adu mulut pengancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum PKH dan pendukung salah satu kandidat kepada para masyarakat kurang mampu penerima PKH di Kecamatan Bunta itu.

“Kami sudah dapatkan informasi berupa laporan masyarakat, laporan pendamping PKH dan video kejadian tersebut sangat kami sesalkan hal itu terjadi,” tuturnya.

Dirinya juga berjanji, akan menindak tegas dan membawa hal ini ke ranah hukum. Sebab apapun alasannya, ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut.

Selain itu, dirinya menambahkan, bahwa Bantuan PKH adalah bantuan yang bersumber dari pusat dalam hal penganggarannya dan telah ada sejak tahun 2013 di Kabupaten Banggai sejak zaman Bupati Sofyan Mile. Sehingga, siapapun Bupatinya nanti, bantuan itu akan tetap ada.

“PKH sebelumnya sudah di atur dalam permensos no 1 tahun 2018, sehingga jika ada yang dikeluarkan dari penerima bansos PKH oleh SDM PKH, padahal keluarga tersebut masih layak dan bersyarakat, maka itu adalah sebuah pelanggaran berat sebagai seorang SDM PKH dan silahkan laporkan ke pihak berwajib,” pungkasnya.

Penulis: Agnes Sualang

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.