Peristiwa

Libatkan 1000 Aparat Brimob, Pengunjuk Rasa: Adili Kapolres Banggai

Dialog Bersama DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan Perwakilan Masa Aksi di Ruangan Baruga Lantai II DPRD Provinsi, Selasa, (20/3/2018). (Foto: Ist)

Palu, Rakyatsulteng- Ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Forum Solidaritas untuk Masyarakat Tanjung (FSUMT), mendatangi kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa, (20/3/2018).

Pengunjuk rasa yang terdiri dari beberapa organisasi mahasiswa dan LSM tersebut di terima langsung oleh perwakilan rakyat daerah, komisi-I Yahdi Basma dan Ismail Yunus juga Dwi Astuti Ratnaningrum dari Komisi-II, serta melibatkan Asisten-III Pemprov Sulteng, Mulyono.

Selanjutnya, perwakilan DPRD yang menemui pengunjuk rasa mempersilahkan mereka untuk menyampaikan aspirasinya dalam dialog yang dilaksanakan di ruang Baruga lantai-2 Gedung DPRD Provinsi Sulteng.

Bahwa dampak dari Putusan Pengadilan Negeri Luwuk dan Mahkamah Agung dalam perkara perdata yang terjadi pada tahun 1996, sengketa perdata antara dua pihak, yang sebenarnya tidak melibatkan warga Kelurahan Tanjung, mengorbankan ratusan warga karena kesalahan obyek sengketa dan tidak jelasnya obyek sengketa dalam Putusan aquo. Lahan warga yang akan digusur seluas kurang lebih 20 hektar dengan 1400-an jiwa.

Kemudian, eksekusi pada 19-21 Maret 2018, adalah eksekusi ke-dua kalinya yang dilakukan berdasarkan Surat Ketua PN Luwuk tertanggal 8 Maret 2018.

Sedikitnya 1000 Aparat Brimob dan aparat keamanan lainnya disiagakan di lokasi, yang sejak kemarin 19 Maret 2018 pagi hingga petang,  tengah dilaksanakan, dimana saat ini, ratusan warga Tanjung yang aksi memertahankan tanahnya, sedang lapar, sakit, terkena dampak represi, dan terisolasi oleh blokade aparat.

Setelah perwakilan masa aksi menyampaikan aspirasi mereka, menimbulkan beberapa kesepakatan bersama yang akan di tindak lanjuti dengan rumusan keputusan sebagai berikut.

1. Meminta sesegera mungkin DPRD Provinsi membentuk PANSUS TANAH TANJUNG untuk produksi keputusan politik yang berkeadilan dalam Kasus ini;

2. Mendesak Institusi Peradilan (PN Luwuk, PT. Sulteng dan Mahkamah Agung) untuk menangguhkan pelaksanaan eksekusi tanah Tanjung sampai dengan adanya keputusan yg adil dan beradab;

3. Meminta kepada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi untuk memeriksa kesseriusan kinerja Bupati Banggai dan Kepala POLRI dan MAPOLDA Sulteng untuk memeriksa keseriusan kinerja Kapolres Banggai, terkait penangan Kasus Tanah Tanjung;

4. Meminta dengan sangat, agar dalam kurun waktu 1×7 jam ini, Pihak TNI/POLRI menarik Aparatnya yang berada di Tanjung, agar segera tercipta situasi lebih kondusif dan tenang. Atas dasar dan alasan apapun, Tindakan represif tidak boleh diterapkan dalam penyelesaian problem masyarakat, apalagi jika hal-ikhwal tersebut tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan pembangunan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah.

5. Terhadap warga masyarakat Tanjung yg sejak kemarin melakukan Aksi Damai mempertahankan tanahnya, wajib bagi Pemkab Banggai merehabilitir atas semua dampak medis dan psikologis yg menyertai mereka. (***)

 

EDITOR: MZ

Paling kereennn..

To Top
Shares