HeadlineSULAWESI TENGAHTERBARU

Stop Mengayomi Pelaku Hoax, Fitnah dan Pengadu Domba Masyarakat

Oleh, Ivan Yuntji Sunuh

Negara melawan hoax

Perang terhadap hoax di Indonesia baru dekade ini dimulaikan. Sejarah hoax punya akar masalah panjang, dan sampai saat ini hoax atau kabar palsu tersebut terus mengalami existensi. Varian baru hoax bermunculan seiring perkembangan internet dan berita-berita online.

Menteri Komunikasi dan Informatika pernah mengungkapkan bahwa hoax dan media online seperti vicious circle, atau lingkaran setan, karena itu perang dan pencegahan terhadap hoax harus dimulakan, sanksi hukum oleh penegak hukum bagi pelaku hoax harus tegas, keras memberikan efek jera.

Kita semua bersepakat bahwa hoax adalah kejahatan serius, para aktor dan pelakunya dengan secara sengaja ingin menyesatkan informasi yang kita terima. Selain sengaja dengan tujuan untuk provokasi dan fitnah, hoax juga sifatnya mengadu domba, baik itu individu, kelompok maupun antara masyarakat dengan masyarakat yang lain sehingga dapat merusak persatuan kesatuan serta keutuhan bangsa.

Pakar hukum kita berpendapat bahwa, harusnya tindak pidana hoax masuk kategori kejahatan luar biasa atau biasa disebut dengan istilah extra ordinary crime. Karena selain merugikan individu orang yang dikenakan pemeberitaan bohong yang menjurus fitnah tersebut, hoax juga berdampak pada perpecahan, merusak generasi dan rasa kemanusian, menciptakan suasana tidak kondusif atau onar, dapat merusak keutuhan berbangsa dan bernegara.

Karena begitu berbahayanya penyebaran hoax yang dapat menyebabkan terjadinya perpecahan masyarakat oleh adu domba tersebut, perbagai elemen masyarakat menyuarakan perang melawan hoax.

Tidak hanya aparat hukum melalui program pemeberantasannya secara nasioanal, akan tetapi elemen-elemen masyarakat juga bergerak membentuk kekuatan simpul-simpul dan forum anti hoax, kemudian berlawan.

Data terbaru Kepolisian Republik Indonesia, saat ini Indonesia masuk peringkat ke_empat kejahatan Siber didunia setelah Cina, Amerika Serikat dan Kanada. Angka kejahatan Siber tersebut meningkat tiap tahunnya. Kejahatan Siber didominasi hate speech atau yang biasa disebut ujaran kebencian dan pencemaran nama baik melalui akun media sosial.

Oleh sebab itu program pemerintah untuk memerangi berita palsu atau hoax harus terus didukung, baik itu dikalangan pemerintah itu sendiri maupun masyarakat.

Tidak hanya masyarakat, aparat hukum Kepolisian dan Kejaksaan pun harus betul-betul serius dalam memerangi hoax dan fitnah tersebut. Komitmen moral dari aparat hukum untuk benar-benar serius menerapkan sanksi berat terhadap tersangka pelaku hoax harus nyata, agar memberikan efek jera. Sebab bisa jadi apapun upaya program pencegahaan yang dilakukan aparat hukum dan pemerintah dalam memerangi kejahatan hoax, tidak akan memberi efek apa-apa jika aparatpun dalam menangani kasus hoax tersebut terkesan bermain main atau malah justru seperti melindungi.

Program tegas pemberantasan hoax

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap seorang ASN (Aparat Sipil Negara) Guru di Provinsi Banten karena diduga menyebarkan berita fitnah atau bohong (hoax) di account robot (anonim) miliknya mengenai PKI. Tidak selang waktu lama untuk tim Siber Polri melacak kemudian menangkap oknum ASN tersebut. Oknum Guru tersebut diringkus dirumahnya sehari setelah memposting informasi bohong dan fitnah di account media sosial Facebooknya.

Aparat Kepolisian diarahkan untuk bergerak cepat mencegah timbulnya keresahaan dimasyarakat akibat informasi bohong tersebut.
Sebelumnya MenPAN RB sudah mengeluarkan surat edaran dengan Nomor 137 Tahun 2018 yang ditujukan pada jajarannya, TNI/Polri serta ASN lainnya termasuk soal sanksi tegas pemecatan jika kedapatan menyebarkan berita bohong atau hoax.

Sanksi tegas ini sebagai bentuk komitment sungguh-sunggu serta mendukung program Presiden memerangi hoax. Dalam surat edaran tersebut, penyebaran fitnah atau berita hoax masuk kategori pelanggaran disiplin dengan sanksi yang macam-macam, terberat adalah pemecatan.

Maraknya konten hoax yang menyebar di media sosial adalah bukti persatuan dan kesatuan negara kita saat ini dalam ancaman. Oleh kerena itu negara tidak segan-segan menggelontorkan dana yang cukup besar terhadap perang melawan hoax ini. Tak terhitung program-program pemerintah dihampir semua instansi.

Tahun kemarin, pemerintah mulai menggunakan teknologi kecerdasan buatan bernama Cyber Drone 9 untuk melacak dan melaporkan situs-situs yg mempublis berita-berita palsu. Tahun ini, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dibentuk bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara serta Polri.

Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemenkoinfo) meluncurkan Gerakan Masyarakat Anti Hoax, mengajak seluruh masyarakat waspada terhadap informasi fitnah. Dari laporan yang dirilis SAFEnet, sejumlah perusahan media seperti Google dan Facebook tidak luput untuk digaet pemerintah untuk membantu mengatasi penyebaran berita palsu atau hoax.

Ini artinya negara betul-betul serius memerangi peneyebaran fitna dan berita bohong untuk menjamin kelangsungan serta keamanan masyarakatnya. Pertanyaannya kemudian bagaimana dengan pejabat partai berkuasa yang melakukan hoax?

Etika pejabat publik terkait hoax

Gelora kampanye anti hoax serta penekanan sanksi hukum yang keras bagi pelaku fitnah, pembuat berita palsu mesti terus digalakkan dan dikawal. Untuk suksesnya serta merta menjaga marwah program paling serius-serius negara ini.

Kerenanya program pemberantasan kejahatan hoax ini begitu penting dan demi menjaga negara kesatuan republik dari hal yang dapat membahayakan keutuhan masyarakat berbangsa dan bernegara. Program pemberantasan hoax ini mestinya tak luput juga pejabat publik harus menjadi motor penggerak atau suri tauladan, menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya dan bukan berlaku sebaliknya, sebab hoax bertentangan dengan norma etika, ajaran agama dan kontitusi.

Ajaran agama apapun yang termasuk berkata-kata dusta dan adu domba, sangat tidak dibenarkan dalam agama, sangat jauh dari norma pergaulan soial masyarakat.

Masyarakat yang terpapar hoax, fitnah dan adu domba bisa saja menuntut pejabat publiknya yang menyebarkan berita bohong untuk dipecat ataupun meninggalkan jabataan yang diembannya sebagai bentuk sanksi sosial keras masyarakat. Pejabat publik atau politisi, baik itu dalam rangka sosialisasi atau berkampanye di publik harusnya bisa menjaga komunikasinya, terlebih lagi mengutarakan atau menyampaikan berita kritiknya.

Suka ataupun tidak, tindak tanduk pejabat publik tersebut akan terus dipantau masyarakatnya dan bisa jadi menjadi bahan percontohan masyarakatnya. Karena itu masyarakat berharap bahwa program pemebarantasan hoax yang dicanangkan dan digembar-gemborkan pemerintah hendaknya selaras dengan tindakan tegas aparat hukum kita, termasuk contoh yang baik dari pejabat publik.

Ucapan dan tindakannya harus selaras, dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral adab individu maupun dirinya sebagai pejabat yang patut dicontohi masyarakatnya.

Dengan program perang melawan hoax ini, publik juga ikut memantau kasus hoax yang terjadi di Sulawesi Tengah, seperti apa faktanya sanksi tegasnya terhadap pelaku hoax yang harus dijalankan sesuai koridor aparat hukum kita. Negara diwakili aparat hukum harusnya bersikap adil dalam bertindak, bukan terkesan melindungi. Mau tidak mau, suka ataupun tidak, karena ini menyangkut program serius pemerintah, aparat hukum kita betul-betul dituntut profesional dalam bertindak, porsi yang tegas dan sama dimata hukum, apalagi kasus hoax dengan tersangka pejabat politik yang sangat berkuasa di negeri ini.

Dengan kasus hoax yang menimpa pribadi bapak Longki Djanggola, aparat penegak hukum tidak boleh lagi bermain-main apalagi terkesan mengayomi oknum. Bagaimana kasus ini selanjutnya, tentu publik akan terus melek mengikuti perkembanagannya. Jangan sampai publik kita jadinya ikutan mencibir kemudian menyatakan mosi tidak percaya pada program-program pemberantasan hoax yang dicanangkan negara, terlebih terhadap penegak hukum sebagai pelopor terdepan.

Porposional dan profesionalitas aparat hukum dalam hal ini Polda dan Kejati Sulawesi Tengah lagi diuji. Hukum tidak boleh kalah dengan politik, disitulah kewibawaan penegak hukum sebagai pemegang pedang keadilan hukum dipertaruhkan.

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close