SULAWESI TENGAHTERBARU

Tidak Sesuai Aturan, Warga Tomini Soroti Penunjukan Pengurus BUMDes

Warga Desa Tomini, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, menyoroti adanya pemilihan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat yang tidak melalui mekanisme musyawara sesuai dengan peraturan yang ada.

Mirza selaku warga setempat, mengatakan bahwa mekanisme pemilihan pengurus BUMDes tanpa melalui musyawarah adalah keliru dan bertentangan dengan peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Dalam proses pemilihan dan penunjukan kepengurusan Bumdes yang di lakukan Kepala Desa Tomini menurutnya, sangat keliru.

“Bahwa dalam peraturan mentri  itu, BUMDes sebagaimana dimaksud disepakati melalui musyawarah desa. Jadi ditunjuk secara langsung pengurusnya itu keliru,” ujar Mirza.

Dan hak progratif, sebagaimana yang dikatakan Kades Tomini, lanjut Mirza, itu tidak diatur dalam peraturan mentri desa PDTT.

“Jadi jika Kades katakan itu hak progratifnya, maka secara aturan, hal tersebut ‘cacat’, dan harus diperbaiki mengacu aturan yang berlaku”, pungkas Mirza.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa Tomini, Junaidi, mengatakan proses pembentukan pengurus baru BUMDes Tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya merupakan hak progratifnya selaku kepala Desa.

“Menunjuk dan Mengangkat pengurus BUMDes itu hak progratif saya sebagai kepala desa”, ungkap Junaidi, Jum’at (4/10).

“Penunjukan pengurus bumdes tanpa musyawarah ini juga terjadi sebelum masa kepemerintahaan saya,” tambahnya

 

Penulis: Mohamad Zain

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close