HeadlineSULAWESI TENGAHTERBARU

Ungkap Penyimpangan Dana Desa, Ketua BPD di Touna Dipolisikan Kadesnya

 

PALU – Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tiga Pulau, Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-una Muhlis Lemba dilaporkan kepala desanya ke pihak Kepolisian setempat. Laporan ini berkaitan dengan penyampaian Muhlis berkaitan dengan penyimpangan dana desa Tiga Pulau ke masyarakat.

“Saya dilaporkan di Polres Touna dan berkasnya sudah P21 (lengkap) dan akan disidangkan pak, ” kata Muhlis kepada rakyatsulteng.com, belum lama ini.

Muhlis mengaku, bahwa apa yang ia lakukan adalah bagian dari tugas dan pekerjaannya sebagai BPD Tiga Pulau.

“Saya dilaporkan pencemaran nama baik pak. Padahal saya inikan tugasnya mengawasi pembangunan. Dan apa yang saya sampaikan berkaitan dengan penyimpangan dana desa ke masyarakat itu adalah fakta, ” kata dia.

Ia mengaku akan menghadapi seluruh proses hukum yang tengah berjalan. Ia pun berharap mendapat hukuman bebas dari hakim.

Aktifis anti korupsi Touna Mohamad Aksa mengatakan, pihaknya menyayangkan adanya proses hukum bagi BPD yang menyampaikan penyimpangan dana desa oleh pihak Kepolisian. Padahal BPD adalah bagian dari Pemerintah Desa yang ditugaskan untuk mengawasi dana desa.

“Saya kaget ketika kasus ini diteruskan ke pengadilan. Padahal ini adalah bentuk tanggungjawab dan tugas dari BPD berkaitan dengan pengawasan dana desa, ” kata Aksa.

Dia mengatakan, dengan kasus ini kedepan ruang gerak anggota BPD untuk mengawasi dana desa sudah terbatas. Bahkan, dapat menumbuhkan potensi korupsi melalui dana desa.

“Karena BPD maupun masyarakat sudah takut untuk melaporkan penyimpangan dari dana desa, karena nanti bisa kena pidana pencemaran nama baik. Padahal, pak Presiden Jokowi sudah sampaikan bahwa masyarakat punya hak mengawasi dana desa, ” tegasnya.

Sebelumnya, BPD Tiga Pulau menemukan adanya dugaan penyimpangan dana desa ditahun 2019.

Ketua BPD Tiga Pulau Muhlis Lemba mengatakan, pihaknya mencurigai adanya beberapa item penggunaan dana tahun 2019 yang tidak dilaksanakan. Atas hal itu, seluruh BPD yang ia ketuai pun bersikap untuk melaporkan dugaan penyimpangan itu ke BPK perwakilan Sulteng akhir bulan Januari 2020.

“Saya jauh jauh datang dari Pulau naik motor ke Palu, untuk melaporkan dugaan penyimpangan dana desa Tiga Pulau ke BPK dan Polda Sulteng, ” kata Muhlis kepada rakyatsulteng.com usai pelaporan.

Berdasarkan data yang diperlihatkan ke media, ada 32 item dana desa yang diduga tidak dilaksanakan namun anggaran itu telah dibayarkan. Salah satunya adalah pengadaan perahu nelayan senilai Rp 105.000.000.

” Untuk total keseluruhannya itu Rp 628.242.000 pak. Dan kami sudah lampirkan foto foto pembangunan yang dan rinciannya ke BPK dan Polda Sulteng, ” tambahnya.

Hingga kini, rakyatsulteng.com berupaya untuk mengkonfirmasi Kepala Desa Tiga Pulau Dirman Dj Lola namun belum tersambung.

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close