Headline

WALHI: Bebaskan Petani Polanto Jaya dan Hentikan Kriminalisasi Petani di Rio Pakava

Palu, rakyatsulteng– Tanggal 17 April, 2018 ini, empat petani Polanto Jaya Akan menjalani sidang putusan dari Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Pasang Kayu, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat. Empat petani tersebut adalah Jupri, Sukisman, Suparto dan Mulyadi.

Para petani ini, menurut Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulteng, telah dikriminalisasi oleh PT. Mamuang, anak perusahaan Astra Grup—yang mana mereka dituduh melakukan pencurian di lahan milik Mamuang. Padahal bila diperiksa, mereka (Petani) tidak melakukan pencurian tersebut—dan hal ini bisa dibuktikan dengan dokumen-dokumen legal yaitu SHM, SKPT, SPPT dan sebagainnya, sehingga tuduhan mamuang adalah tuduhan yang tidak mendasar.

Secara singkat, kronologis masuknya Mamuang di Polanto Jaya dimulai sejak tahun 2004. Dimana saat itu, pihak perusahaan yang dibantu oleh aparat Brimob Sulawesi Barat melakukan pengrusakan lahan warga. Alasan perusahaan bahwa, lahan tersebut adalah milik perusahaan.

Melihat kebunnya dirusak, para petani tidak tinggal diam. Dengan segala keterbatasan, para petani melakukan perlawanan terhadap pihak perusahaan. Namun, setiap membangun Perlawanan, para petani selalu saja diperhadapkan dengan tindakan-tindakan represif, intimidasi serta kriminalisasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan aparat maupun centeng-centeng bayaran. Sehingga hal tersebut selalu saja melemahkan posisi rakyat.

Muaranya pada tahun 2017 kemarin. Empat petani polanto jaya ditangkap dengan tuduhan yang tidak mendasar yang pada tanggal 17 april ini akan mendengarkan putusan.

Proses Persidangan

Selama persidangan, ada beberapa point yang menjadi catatan-catatan dari panasehat hukum para petani. Misalnya saja soal tuntutan jaksa penuntut umum sangat kabur. Hal ini dikarenakan Jaksa Penuntut Umum menuntut hanya berdasar pada alat bukti dan keterangan saksi saja. Padahal dalam ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan alat bukti adalah (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) keterangan terdakwa.

Selain itu, selama proses persidangan, Jaksa Penuntut umum tidak pernah menunjukan bukti Hak Guna Usaha PT. Mamuang. Padahal menurut Penasehat Hukum Petani bahwa, Hak Guna Usaha tersebut adalah alat bukti yang sangat penting untuk menjadi rujukan dalam melihat titik lokasi Mamuang, dengan wilayah yang disengketakan, sehingga keputusan Majelis Hakim bisa terang.

Melihat proses persidangan selama ini, yang mana tuntutan-tuntutan jaksa sangat kabur dan tidak pernah menunjukan bukti HGU perusahaan, maka seharusnya dakwaan Jaksa penuntut umun terhadap para Petani harus di kesampingkan, atau setidak-tidaknya, tidak dapat diterima. Karena perkara ini tidak memenuhi unsur pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Menjelang Putusan

Menjelang putusan yang akan dilakukan pada tanggal 17 April Besok, kami berharap agar kiranya Majelis Hakim dapat berlaku adil terhadap empat petani tersebut. kami berkeyakinan bahwa para petani ini tidak bersalah—dengan berdasar pada proses-proses persidangan selama ini. Sehingga dalam soal tersebut, WALHI Sulteng dalam Jumpa pers, Senin, 16 April 2018, kepada sejumlah media, meminta kepada majelis hakim untuk:

1. Membebaskan Petani Polanto Jaya
2. Kembalikan Tanah Rakyat yang dirampas Astra
3. Hentikan Segala Bentuk Kriminalisasi Astra terhadap Petani. (***)

Paling kereennn..

To Top
Shares