Pemilu

WALHI: Pilkada Donggala Harus Menyentuh Akar Persoalan Rakyat

Manager Kampanye Walhi Sulteng, Stevandi (FOTO: Walhi)

Donggala, Rakyatsulteng- Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada Juni 2018 mendatang, akan diikuti oleh 17 Propinsi 39 kota dan 115 Kabupaten diseluruh Indonesia. Tak terkecuali di Provinsi Sulawesi Tengah.

Di Sulawesi Tengah terdapat Tiga Kabupaten yang akan mengikuti pilkada tersebut. Antara lain kabupaten Donggala, Parigi Moutong dan Morowali. Dari Tiga kabupaten tersebut, sudah terdapat beberapa kandidat yang akan bertarung dalam pilkada ini.

Kabupaten Donggala saat ini, berdasarkan data yang diperoleh dari Website Komisi Pemilihan Umum (KPU) Donggala, terdapat lima pasang calon yang akan mengikuti Pilkada serentak pada Tahun 2018.

menurut keterangan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) sulteng, hal ini cukup menarik untuk diamati. Pasalnya, dari beberapa kandidat yang ada, adalah mereka yang pernah mempunyai posisi strategis dalam pemerintahan sebelumnya.

Dari lima pasang kandidat yang akan bertarung tersebut, Walhi Sulteng menekankan perlunya memperhatikan visi dan misi secara menyeluruh dari pasang calon yang ada. Karena Menurut Walhi, visi dan misi dari para calon tersebut belum menyentuh akar persoalan di Donggala sendiri.

“Dari kelima pasang calon yang akan bertarung dalam pemilukada Donggala, Walhi Sulteng menilai, visi-misi dari ke lima pasang calon tersebut masih sangat Abstrak (Umum) tanpa menjelaskan secara spesifik dan kongkrit soal kasus-kasus rakyat di kabupaten Donggala”. Ungkap Manager Kampanye Walhi Sulteng, Stevandi melalui press reales yang dikirimkan ke redaksi rakyatsulteng, (28/3-2018).

Seperti diketahui, saat ini Walhi Sulteng Tengah mendampingi Empat Petani di Desa Polanto Jaya, yang sedang menjalani persidangan dipengadilan Pasang Kayu, Mamuju Utara, akibat dikriminalisasi oleh PT. Mamuang (anak Perusahaan Astra). Empat Petani tersebut dituding melakukan pencurian buah sawit dilahan PT. Mamuang.

“Padahal mereka melakukan pemanenan dilahan mereka dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan kepemilikan surat-surat secara lengkap, baik Sertifikat, SKPT dan SPPT”. Beber Stevandi.

Di Desa Rano, kecamatan Balaesang Tanjung, lanjut Stevandi, saat ini sedang terdapat ancaman dengan konsesi PT. CMA (Cipta Manunggal Abadi) yang bergerak pada industri ekstraktif pertambangan yang sewaktu-waktu dapat beroperasi. Sehingga menurutnya, dikawatirkan dapat mengancam Wilayah Kelola Rakyat di Balaesang Tanjung.

Selain itu, masalah lain yang labih nyata untuk diperhatikan adalah soal tambang galian C. Saat ini, bila kita berdiri dari pinggiran pantai Talise kota Palu, terdapat Hamparan Galian C yang sangat nampak. Hal tersebut sangat mengancam masyarakat yang ada disekitar tambang tersebut. Debu, ancaman longsor, banjir dan sebagainnya. Selain itu, tandas Stevani lagi, bila tidak dicegah, gunung-gunung yang berjejer rapi tersebut, akan rata dikemudian hari. Sehingga ini menjadi catatan penting bagi pemerintahan yang akan datang.

Selain itu, Pilkada serentak yang akan datang ini, sangat rentan terjadi praktek-praktek untuk menstimuluskan proses ekspansi sumber daya alam. Misalnya, berdarakan temuan Walhi Sulteng, bahwa momentum-momentum mendekati Pilkada seperti saat ini, rentan terjadi penerbitan izin-izin baru. Hal ini berkaitan dengan ekspolitasi sumber daya alam.

Kuat dugaan terjadi transaksi uang untuk memenangkan kandidat oleh para pengusaha (Korporat) dengan kepentingan, agar dimudahkan dalam hal izin-izin di Wilayah Sumber Daya Alam. “Sehingga ini harus menjadi perhatian serius, karena bisa berdampak pada Wilayah Kelola Rakyat di Sulawesi Tengah”. Pungkas Stevandi.

 

EDITOR: MZ

Paling kereennn..

To Top
Shares